Timses Prabowo-Hatta : Ada Beberapa Kecurangan Masif yang diabaikan KPU

thewizardiumNEWS - Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menemukan bukti kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 di Papua.

Penasihat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Suryo Prabowo mengatakan, kejanggalan di Papua terlihat dari perbandingan antara data daftar pemilih tetap (DPT) versi KPU dengan jumlah penduduk Biro Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, DPT KPU Papua sebanyak 3.028.568 (http://data.kpu.go.id/dptnik.php). Sementara data survei penduduk versi BPS sebesar 3.091.040 (http://papua.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=08001). Data keduanya diambil pada saat yang hampir sama yaitu 2013-2014.

"Modus ini kasus terbaru kami temukan dalam bentuk kejanggalan yang sangat serius di Papua," kata Suryo.

Ia menjelaskan, data BPS adalah jumlah penduduk total, termasuk bayi dan anak kecil. Sementara DPT adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. Terlihat bahwa angka selisih sangat kecil yaitu hanya dua persen, yaitu sekitar 16.864 orang.

"Apa masuk akal, kalau di Papua, orang yang umurnya di bawah 17 tahun hanya 2% dari masyarakat?" kata Suryo.

Secara teori, kata Suryo, data DPT itu sekitar 70% dari total jumlah penduduk. Hal itu sesuai dengan struktur demografi masyarakat.

"Secara teori jumlah DPT di Papua hanya 2,1 juta jiwa. Atau terjadi penggelembungan sebanyak hampir satu juta suara," jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Suryo, terlihat bahwa kecurangan yang dilakukan KPU dengan menggelembungkan DPT sejak awal. Bahkan sejak pencoblosan pilpres belum dilakukan.

"Keputusan yang dikeluarkan KPU terkait pemenang pilpres cacat sejak lahir. Upaya ini jelas menunjukkan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis," tegasnya.

Selain itu, tambah dia, terdapat 14 dari 29 kab/kota di Provinsi Papua atau 48,3% kab/kota sama sekali tidak menyelenggaralan pilpres.

"Ini sudah diprotes oleh para saksi saat pleno tingkat Provinsi Papua. Namun tidak mendapat respon dari KPU pusat," jelasnya.

KPU pusat menyebutkan hasil perolehan suara pasangan nomor satu Prabowo-Hatta 769.132 suara. Sementara pasangan nomor dua Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebesar 2.026.735 suara dengan total suara 2.795.867 suara atau 91,8%.

"Ini sangat fantastis karena tingkat partisipasinya yang 90% itu jauh di atas nasional yang 70%," kata Suryo.

Menurutnya, data ini semakin menguatkan dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Selain itu, dugaan kecurangan juga terjadi di 5.802 TPS di DKI, namun rekomendasi Bawaslu tidak dilaksanakan KPU.

"Dua kecurangan besar di dua provinsi ini saja sudah membuktikan kalau pilpres 2014 tidak jujur dan cacat hukum. Karena itu, demi demokrasi dan rakyat Indonesia yang layak menerima pemilu yang jujur, kami minta pemungutan suara diulang," tandas Suryo.

Sumber : INILAH.com

Lowongan Kerja PT. PLN (Persero) se-Indonesia di Padang

Pengumuman Rekrutmen Terbuka Padang

PT PLN (Persero) Tingkat S1/D4/D3 Tahun 2014

Penempatan di Seluruh Indonesia

Lokasi Rekrutmen : Politeknik Negeri Padang

thewizardiumINFO - PT PLN (Persero) merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia. Dengan visi untuk “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk melistriki seluruh Nusantara. Kami percaya bahwa Potensi insani merupakan aset terbesar dan masa depan kami, karenanya kami berinvestasi besar untuk mendapatkan calon-calon pemimpin masa depan yang akan mengembangkan PT PLN (Persero) menjadi Perusahaan Kelas Dunia dan menghadapi tantangan bisnis di masa yang akan datang. Kesempatan berkarier di PT PLN (Persero) sangatlah luas karena rentang bisnis kami dari hulu sampai hilir, mulai dari Pembangkitan, Transmisi hingga Distribusi Listrik ke pelanggan serta jasa-jasa pendukungnya.

1. Waktu Pendaftaran : 15 Juli 2014 – 24 Juli 2014

2. Bidang / Jurusan pendidikan yang dibuka :
a) S1/D4 :
Teknik Elektro, Arus Kuat, Teknik Tenaga, Power (Kode : S1/ELE)
Elektronika, Instrumentasi, Kendali (Kode : S1/ALE)
b) D3 :
Teknik Elektro Arus Kuat/Teknik Tenaga/Power (Kode : D3/ELE)
Elektronika, Instrumentasi, Kendali (Kode : D3/ALE)

3. Persyaratan :
Status belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjalani Diklat Prajabatan;
Lulus S1/D4 atau D3 dengan batas usia :
S1/D4 : Kelahiran 1988 dan sesudahnya
D3 : Kelahiran 1990 dan sesudahnya
Indeks Prestasi Komulatif : Nilai IPK > 2,75

4. Mengisi data pendaftaran dan menyerahkan berkas lamaran di POLITEKNIK NEGERI PADANG dengan kelengkapan berkas lamaran sebagai berikut :
- Surat Lamaran yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) c.q. Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta;
-Riwayat Hidup (CV);
-Copy akte kelahiran;
-Copy Ijasah/Surat Keterangan Lulus yang dilegalisasi;
-Copy transkrip nilai terakhir yang dilegalisasi;
-Copy KTP;
-Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (nama peserta ditulis di belakang foto);
-Bagi Pelamar dari lulusan program Lintas Jalur (D3 yang meneruskan D4/S1), wajib melampirkan : Transkrip nilai D3 yang dilegalisasi dan Ijazah D3 yang dilegalisasi
Selama proses seleksi, apabila ada ketidaksesuaian data, peserta dinyatakan GUGUR.

5. Pelamar hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) Bidang/Jurusan sesuai tingkat pendidikan dan program studi/bidang minat yang dimiliki.

6. Panggilan peserta, kelulusan tiap tahapan tes dan lokasi tes akan diumumkan melalui website PLN di : www.pln.co.id

7. Tahapan Seleksi Meliputi:
-Seleksi Administrasi
-General Aptitude Test
-Tes Akademis dan Bahasa Inggris
-Tes Psikologi dan diskusi kelompok
-Tes Kesehatan (Fisik dan Laboratorium & Penunjang)
(Kepada pelamar penyandang disabilitas, diberlakukan persyaratan khusus sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku)
-Wawancara
-Diklat Prajabatan

LAIN-LAIN:
-Tidak ada korespondensi berkaitan dengan rekrutmen ini dan keputusan Tim Penerimaan Pegawai tidak dapat diganggu gugat.
-Tidak dipungut biaya apa pun dalam mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero).
-Tidak ada sistem refund atau penggantian biaya transportasi dan akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi.

-PT PLN (Persero) tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan yang mengatasnamakan PT PLN (Persero).

Sumber : allaboutminangkabau.com

Inilah Faktor Prabowo-Hatta Menang Telak di Ranah Minang

thewizardiumPOLITICS - Berdasarkan hasil hitung cepat sementara (quick count) sejumlah lembaga survei, pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang telak di Sumatra Barat. Bahkan, Sumatra Barat menjadi lumbung suara terbanyak dari provinsi lainnya yang dimenangkan pasangan tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Nora Eka Putri menilai ada banyak faktor yang menyebabkan Prabowo-Hatta meraih suara terbanyak di Sumatra Barat. Pertama, solidnya kerja tim sukses partai-partai pendukung Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta.

"Jajaran tim sukses diisi oleh elite-elite penguasa. Mulai dari gubernur hingga ke kepala daerah tingkat kabupaten/kota," kata Nora saat dihubungi Republika, Senin (14/7). Menurut Nora, hampir semua kepala-kepala daerah di Sumatra Barat berasal dari partai pendukung koalisi merah putih seperti PKS, Golkar, dan Demokrat.

Sebaliknya, partai pendukung Jokowi-JK seperti PDIP dan PKB sudah sejak lama tidak pernah mendapatkan suara yang banyak di Tanah Minang tersebut baik dalam pemilu legislatif maupun presiden.

Kedua, lanjut Nora, warga Sumatra Barat adalah pemilih rasional yang sulit tertipu oleh pencitraan yang dilakukan capres. Mereka memilih pemimpin itu selain berdasarkan ketokohannya, juga berdasarkan kualitasnya.

"Jadi citra Jokowi yang dinilai sebagai pemimpin sederhana itu tak mempan bagi warga Sumbar. Mereka memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan kinerjanya," ujar staf pengajar Ilmu Politik UNP tersebut.

Tayangan televisi yang menyiarkan secara langsun acara debat capres-cawapres sangat membantu tingkat rasionalitas warga Sumatra Barat. Mereka bisa menilai para kandidat itu berdasaekan visi dan misinya.

"Selain itu, katakanlah JK memiliki kedekatan dengan warga Sumatra Barat karena istrinya berasal dari Kabupaten Tanah Datar, tapi kedekatan ini tak berpengaruh. Karena pemilih di Sumatra Barat sangat rasional. Di kabupaten tersebut saja JK kalah," tambah Nora.

Ketiga, psikologis warga Sumatra Barat yang budayanya terkenal religius. Menurut Nora, pernyataan kubu Jokowi-JK yang akan menghapus perda bernuansa syariah di setiap daerah jika menjadi presiden, kecuali Aceh, membuat masyarakat Sumatra Barat berpikir panjang jika harus memilih Jokowi-JK.

Karena, kebanyakan tingkat pemerintahan daerah di Sumatra Barat menerapkan perda syariah tersebut dan didukung oleh masyarakat. Karena, falsafah adat Minangkabau di Sumatra Barat yakni "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", sangat diresapi oleh warga.

Keempat, faktor sejarah PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Masyumi. Menurut Nora, warga Sumatra Barat masih memiliki emosional yang kuat jika mengingat hubungan antara PRRI dan pusat di masa lalu.

Di mana, Sumatra Barat yang pada waktu era Presiden Sukarno, menjadi basis massa Masyumi mendukung PRRI. Sedangkan pada waktu itu Sukarno terkait erat dengan penumpasan PRRI yang menjadi catatan kelam sejarah Sumbar.

"Bung Karno itu kan terkait dengan PNI dan pada akhirnya juga berkaitan dengan PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi," kata Nora.

Apalagi, ayah Prabowo yakni Sumitro Djodjohadikusumo juga sebagai tokoh pendukung PRRI pada waktu itu. Sehingga, hal ini sedikit banyaknya memiliki pengaruh bagi pemilih di Sumatra Barat untuk mendukung Prabowo.

Seperti diketahui, Pasangan Prabowo-Hatta menang telak di Sumatera Barat dalam pemilihan presiden (pilpres), Rabu (9/7). Versi real qount PKS, suara Prabowo-Hatta 78,53 persen dan Jokowi-JK 21,47 persen. Sedangkan hitung cepat (quick count) RRI, Koalisi Merah Putih meraih kemenangan 78,06 persen. Persentase tertinggi kemenangan Prabowo-Hatta di Sumatera Barat. Persentase kemenangan Koalisi Merah Putih itu tertingga diraih di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dengan torehan 78,06 persen.

Sumber : REPUBLIKA.co.id

Dugaan Kuat Bill Clinton Intervensi KPU Soal Hasil Pilpres

thewizardiumPOLITICS - Kedatangan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton ke Indonesia diduga akan mengintervensi proses demokrasi di Indonesia. Clinton diduga bakal mengintervensi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda anti Intervensi Asing (Gemapara), saat melakukan unjuk rasa di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (15/7/2014). Koordinator aksi, Fino Mongkau mengatakan, pihaknya meminta KPU bersikap profesional dan tidak memihak salah satu kandidat capres dalam penghitungan suara Pilpes 2014.

"Kedatangan Bill Clinton berindikasi melakukan intervensi terhadap proses demokrasi Indonesia yang sedang berlangsung. Sebab kedatangannya pada tanggal 16-23 Juli adalah akhir waktu perhitungan suara di KPU," kata Fino.

Menurutnya, kedatangan Clinton yang membawa isu lingkungan hidup dan kesehatan patut dicurigai membawa misi tertentu terkait penghitungan hasil Pilpres. "Bukan rahasia lagi bahwa Bill Clinton mempunyai kedekatan khusus dengan pengusaha ternama di Indonesia," jelasnya.

Selain itu, Fino juga menyesalkan pernyataan komentar Direktur Lembaga Survei Indikator, Burhanuddin Muhtadi yang dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Burhanuddin tidak seharusnya mengeluarkan komentar yang mendahului kewenangan lembaga pemilu," katanya.

Menurutnya, komentar Burhanuddin atas klaim dugaan kebenaran sepihak tersebut dapat memicu konflik dan provokatif. "Pernyataan Burhanuddin Muhtadi bukti sebuah intimidasi terhadap KPU, dan pernyataan tersebut memicu konflik horizontal," tutupnya.

Sumber : INILAH.com